Memaksimalkan Manfaat Dana Bagi Hasil Kelapa Sawit: Memberdayakan Petani dan Menjamin Akuntabilitas

Oleh : Dominikus Okbertus Srikujam

Pada bulan Juni mendatang, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana untuk mengucurkan dana bagi hasil (DBH) kepada daerah penghasil kelapa sawit. Total alokasi dana tersebut mencapai Rp 3,4 triliun, sesuai dengan Undang-undang APBN tahun 2023 dan kesepakatan panja yang telah disepakati sebelumnya. Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, dengan luas perkebunan mencapai 14,99 juta hektar pada tahun 2022.

Pulau Sumatera dan Kalimantan menjadi wilayah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Provinsi Riau merupakan daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Sumatera dan Indonesia secara keseluruhan. Selain Riau, ada juga Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Barat yang menjadi penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia.

DBH sawit sebesar Rp 3,4 triliun dalam APBN tahun 2023. Alokasi ini sesuai dengan Undang-undang APBN 2023 dan kesepakatan rapat kerja antara Pemerintah dan Badan Anggaran DPR. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang DBH Perkebunan Sawit sedang disiapkan untuk mendukung penyaluran DBH sawit ini. Dalam RPP tersebut, alokasi DBH sawit akan berasal dari pungutan ekspor dan bea keluar. Porsi DBH minimal 4% dan dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Pembagian alokasi DBH sawit dilakukan kepada tiga jenis daerah, yaitu daerah penghasil, daerah yang berbatasan dengan daerah penghasil, dan provinsi di mana wilayah penghasil sawit tersebut berada. Proporsi pembagian DBH tersebut adalah 20% untuk provinsi, 60% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 20% untuk kabupaten/kota berbatasan. Penyaluran DBH sawit akan dilakukan dalam dua tahap pada bulan Mei dan Oktober.

DBH sawit ini memiliki tujuan untuk menyeimbangkan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah serta mengurangi ketimpangan antara daerah penghasil dan daerah bukan penghasil sumber daya alam. Penggunaan dana DBH sawit ini diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan infrastruktur dan pengembangan perkebunan kelapa sawit di daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit.

Pelaksanaan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit seharusnya bisa menjadi inisiatif yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit. DBH sawit yang berasal dari pungutan ekspor dan bea Keluar CPO, yang mana 20%-30% nya merupakan sumbangan petani, sudah seharusnya petani sawit diprioritaskan dalam penggunaan DBH sawit ini. Agar petani sawit dapat mengembangkan usaha mereka, meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka.

Agar dana DBH sawit digunakan dengan baik, langkah-langkah berikut dapat diambil oleh pemerintah dan Lembaga terkait:

  1. Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah harus memastikan adanya transparansi dalam penggunaan dana DBH sawit. Hal ini dapat dilakukan dengan menerbitkan laporan terbuka tentang penggunaan dana dan memberikan akses yang mudah bagi petani untuk memantau penggunaan dana tersebut. Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.
  2. Pelatihan dan Pendidikan: Sebagian dari dana DBH sawit dapat dialokasikan untuk program pelatihan dan pendidikan bagi petani. Pelatihan ini dapat mencakup peningkatan keterampilan budidaya, manajemen keuangan, teknologi pertanian, dan praktik berkelanjutan dalam pertanian sawit. Dengan peningkatan keterampilan dan pengetahuan, petani dapat meningkatkan produktivitas mereka dan mengoptimalkan penggunaan dana yang diterima.
  3. Pembangunan Infrastruktur: Bagian dari dana DBH sawit dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur pertanian, seperti jalan akses, irigasi, dan pusat pengolahan kelapa sawit. Infrastruktur yang memadai akan membantu petani dalam mengoptimalkan produksi dan mengurangi biaya logistik. Penting untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata di seluruh wilayah pertanian sawit.
  4. Bantuan Teknis dan Riset: Bagian dari dana DBH sawit juga dapat dialokasikan untuk mendukung penelitian dan pengembangan dalam industri sawit. Bantuan teknis dan riset ini dapat membantu petani dalam mengadopsi teknologi terbaru, meningkatkan kualitas tanaman, dan mengurangi dampak lingkungan negatif. Investasi dalam inovasi dan pengetahuan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi petani sawit.

Penting untuk memastikan bahwa dana DBH sawit tidak  disalahgunakan atau digunakan untuk kepentingan yang tidak berkaitan dengan kesejahteraan petani. Pemerintah dan lembaga terkait harus melaksanakan pengawasan yang ketat dan mekanisme pengaduan yang efektif agar petani dapat melaporkan jika terjadi penyalahgunaan dana. Selain itu, adanya partisipasi aktif dari asosiasi petani sawit dan masyarakat juga penting dalam memastikan penggunaan dana yang tepat.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, diharapkan bahwa dana DBH sawit dapat benar-benar  mendukung kesejahteraan petani sawit dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dalam sektor perkebunan sawit di Indonesia.

Sumber:

  1. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pemerintah-Bahas-RPP-Penyaluran-DBH-Sawit
  2. https://www.bpdp.or.id/sri-mulyani-membagi-tiga-kelompok-daerah-yang-memperoleh-dbh-sawit)
  3. https://www.cnbcindonesia.com/research/20230411203503-128-429088/sri-mulyani-bakal-kucurkan-triliunan-rupiah-juni-buat-apa

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *