E-GOVERNMENT MEWUJUDKAN KEBUTUHAN BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK GENERASI Z

disusun oleh : Dominikus Okbertus Srikujam,S.Sos
Tugas Matakuliah :Birokrasi Indonesia
Program Magister Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

A. LATAR BELAKANG
Dalam esai berjudul “The Problem of Generation,” sosiolog Mannheim mengenalkan teorinya tentang generasi. Menurutnya, manusia-manusia di dunia ini akan saling memengaruhi dan membentuk karakter yang sama karena melewati masa sosio-sejarah yang sama. Maksudnya, manusia-manusia zaman Perang Dunia II dan manusia pasca-PD II pasti memiliki karakter yang berbeda, meski saling memengaruhi.

Berdasarkan teori itu, para sosiolog—yang bias Amerika Serikat—membagi manusia menjadi sejumlah generasi: Generasi Era Depresi, Generasi Perang Dunia II, Generasi Pasca-PD II, Generasi Baby Boomer I, Generasi Baby Boomer II, Generasi X, Generasi Y alias Milenial, lalu Generasi Z. Generasi Z adalah orang yang lahir mulai tahun 1995 sampai dengan 2000 an. Sehingga boleh dikatakan masih sangat muda dengan usia yang tertua baru mencapai 22 tahun. Kemungkinan baru mulai masuk ke dalam dunia kerja.

Beberapa ciri khas Generasi Z menurut Huffington Post (Dalam Ronald 2017) adalah Generasi Z cenderung tidak fokus dikarenakan memang mereka terlahir di era digital. Era yang penuh dengan update. Begitu banyaknya aplikasi dan situs membuat perhatian mereka cepat sekali berpindah. Multi Tasker,sejak lahir yang langsung disodori dengan beraneka macam gawai terutama bagi yang lahir setelah tahun 2000. Membuat Generasi Z sangatlah canggih dalam melakukan beberapa hal sekaligus. Chat sambil bekerja misalnya. Individualitas,walaupun akrab dengan media sosial dengan sekitar 92% memiliki jejak digital. Generasi Z cenderung untuk mencari hal yang unik mulai dari perusahaan tempat bekerja, barang yang dibeli dan lainnya. Global Citizen, mudahnya mengakses internet membuat Generasi Z cenderung menjadi warga dunia. Kesadaran akan trend di negara lain akan cepat sekali berkembang dari satu negara ke negara lain.

Dengan ciri seperti diatas, sector pelayanan public pun mau tidak mau harus ikut menyesuaikan dengan kecepatan dari Generasi Z. Terlebih, bonus Demografi yang di dapat oleh Indonesia merangkum Generasi Z didalamnya. Sehingga tidak bisa diabaikan begitu saja. Saat ini, Dipenuhi dengan informasi sangat terbuka, batas-batas ruang semakin menyusut, namun mentalitas aparatur birokrasi kita masih seperti sebelum tahun 2000-an. Bahkan, jika dibandingkan dengan bagaimana perusahaan-perusahaan swasta melakukan inovasi dalam pelayanan mereka, aparatur birokrasi termasuk yang sangat lambat melakukan inovasi-inovasi baru.

Bahkan Survei Lembaga Ombudsman RI menyimpulkan kualitas pelayanan publik di Indonesia tahun ini masih rendah. Hasil survei menyebutkan sebanyak 57 persen kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia berada pada zona kuning atau memiliki tingkat kepatuhan sedang dan 8 persen berada pada zona merah atau memiliki tingkat kepatuhan rendah. Sedang kementerian dan lembaga yang berada pada zona hijau atau memiliki tingkat kepatuhan tinggi hanya 35 persen. Rendahnya pelayanan publik, juga tampak dengan masih tingginya praktik pungutan liar dan suap, yaitu 36 persen.
Untuk itu penulis tertarik untuk melihat bagaimana birokrasi diIndonesia mengimbangi pelayanan Publik yang diingini oleh Generasi Z.

B. PEMBAHASAN
1. Birokrasi; Tujuan, Fungsi dan Peran.
Birokrasi berasal dari kata bureaucracy (bahasa inggris bureau + cracy), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada ditingkat bawah daripada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya sipil maupun militer. Pada rantai komando ini setiap posisi serta tanggung jawab kerjanya dideskripsikan dalam organigram. Organisasi ini pun memiliki aturan dan prosedur ketat sehingga cenderung kurang fleksibel. Ciri lainnya adalah biasanya terdapat banyak formulir yang harus dilengkapi dan pendelegasian wewenang harus dilakukan sesuai dengan hierarki kekuasaan.

Ciri-ciri birokrasi menurut Max Weber adalah: Jabatan administratif yang terorganisasi/tersusun secara hierarkis. (Administratice offices are organized hierarchically), Setiap jabatan mempunyai wilayah kompetensinya sendiri (Each office has its own area of competence), Pegawai negeri ditentukan, tidak dipilih, berdasarkan pada kualifikasi teknik yang ditunjukan dengan ijazah atau ujian. (Civil servants are appointed, not electe, on the basis of technical qualifications as determined by diplomas or examination), Pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukannya. (Civil servants receive fixed salaries accordingto rank), Pekerjaan merupakan karier yang terbatas, atau pada pokoknya, pekerjaannya sebagai pegawai negeri. (The job is a career and the sole, or at least primary, employment of the civil servant), Para pejabat tidak memiliki kantor sendiri. (The official does not own his or her office), Para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan. (the official is subject to control and discipline), dan Promosi didasarkan pada pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata. (Promotion is based on superiors judgement).

Tujuan dari Birokrasi itu sendiri, Menurut Bintoro Tjokroamidjojo ”1984”
untuk mengorganisir secara teratur suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Dengan demikian sebenarnya tujuan dari hadirnya birokrasi yakni agar kegiatan bisa diselesaikan dengan cepat dan terorganisir. Bagimana suatu pekerjaan yang banyak jumlahnya harus diselesaikan oleh banyak orang sehingga tidak terjadi tumpang tindih di dalam penyelesaiannya, itulah yang sebenarnya menjadi tugas dari birokrasi. Fungsi Birokrasi yaitu Melaksanakan pelayanan public, Pelaksana pembangunan yang professional, Perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan, dan Alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik (netral). sedangkan peran Birokrasi: Sejalan dengan tujuan pemerintahan, Melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan Negara, Melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan professional, Menjalankan manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, prefentif, antisipatif, resolusi, dll. Birokrasi sering sekali dipandang negatif karena kinerja mereka cenderung menyusahkan masyarakat. Tidak hanya itu, birokrasi juga dinilai masyarakat sebagai organisasi yang boros, tidak efisien dan tidak efektif. Masyarakat berpendapat bahwa birokrasi adalah alat penindas masyarakat miskin dan hanya membela kepentingan orang kaya. Namun demikian, birokrasi tetap dibutuhkan masyarakat sebagai penghubung antara negara dan masyarakat. Birokrasi mempunyai kewajiban melayani masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai prioritas utama.

2. Generasi Z sebagai Bonus Demografi Indonesia.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan pada tahun 2035 Indonesia memiliki penduduk sekitar 305,6 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 68,1 persen (207,8 juta) adalah penduduk usia produktif (15-64 tahun). Jumlah usia produktif sebanyak itu bisa menjadi berkah sekaligus masalah bagi Indonesia. Jika dikerucutkan lagi, usia paling produktif seseorang biasanya ada di rentang 25-40 tahun. Artinya, mereka yang lahir pada rentang 1995-2010 adalah kelompok generasi emas yang akan menjadi tulang punggung bonus demografi di tahun 2035. Bila merujuk pada teori generasi, kelompok yang lahir pada pergantian milenium itu disebut dengan Generasi Z.
Generasi Z hadir pada masa di mana teknologi informasi berkembang pesat dan internet adalah mainan menarik yang menggantikan mainan tradisional pada era generasi sebelum mereka (baby boomers, Gen X, dan Gen Y). Internet hadir di Indonesia pada 1990. Baru pada 1994, Indonet hadir sebagai Penyelenggara Jasa Internet komersial perdana di negeri ini. Jadi, mari kita anggap Generasi Z Indonesia adalah mereka yang lahir pada pertengahan 1990-an sampai medio 2000-an. Jika Generasi Z pertama adalah mereka yang lahir pada 1995, artinya orang yang paling tua dari Generasi Z Indonesia sudah berumur 21 tahun: mereka sudah beranjak dewasa, sudah ikut pemilu, mencari atau sudah punya pekerjaan, dan hal-hal lain yang bisa memengaruhi ekonomi, politik, dan kehidupan sosial dunia kini. Pada dekade terakhir, Generasi Z terus diteliti. Dari preferensi politik, ekonomi, hingga gaya hidup. Sebab, di dunia ini, belum pernah ada generasi yang sejak lahir sudah akrab dengan teknologi—seperti mereka. Menurut Hellen Katherina dari Nielsen Indonesia, Generasi Z adalah masa depan.

3. E-government melayani Generasi Z

Indonesia segera menyongsong fase bonus demografi beberapa tahun ke depan dimana Generasi Z ada didalamnya. Ini menjadi tantangan apakah kita siap lepas landas menuju negara maju atau justru sebaliknya, tertimpa bencana demografi. Bonus demografi merupakan kondisi di mana populasi usia produktif lebih banyak dari usia nonproduktif. Indonesia sendiri diprediksi akan mengalami puncak bonus demografi pada 2030 mendatang. Membludaknya tenaga kerja produktif adalah peluang emas Indonesia untuk menggenjot roda ekonomi. Idealnya, pertumbuhan ekonomi terpacu, sektor riil terdongkrak, dan daya saing meningkat.

Tidak hanya tantangan dibidang ekonomi, Fase bonus demografi ini juga berarti meningkatnya jumlah penduduk yang harus mendapatkan pelayanan yang maksimal dari pemerintah sebagai alat pelayan public. pelayanan publik yang dibutuhkan tentunya pelayanan public yang mudah, cepat juga murah. Kewajiban Pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warganegara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban pemerintah, maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu negara.

Bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan, yaitu : Pertama : Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, serrtifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan / Penguasaan Tanah dan sebagainya. Kedua : Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk / jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya. Ketiga : Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan lain sebagainya.

Di Indoensia, Pelayanan yang cepat, mudah dan murah seperti yang di inginkan Generasi Z sebenarnya telah di mulai sejak diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-government. E-government atau electronic government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya baik itu urusan terkait pemerintahan maupun bisnis dan usaha. Pentingnya e-government salah satunya didasari atas kebutuhan pemeritahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan jaman yang semakin maju seperti Generasi Z. Program tersebut tentunya memiliki tujuan, salah satunya untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Perkumpulan Prakarsa melakukan penelitian mengenai penerapan e-government di DKI Jakarta, Makassar dan Bojonegoro. Dari tiga wilayah tersebut, masing-masing telah memiliki sistem pelayanan publik secara online yang berhasil berpengaruh terhadap masyarakatnya. DKI Jakarta sendiri, memiliki aplikasi e-goverment yang menjadi andalan bagi Pemerintah Provinsi untuk menampung aspirasi masyarakat. Diantaranya e-Procurement, e-Budgeting, e-Musrenbang, Qlue, Jakarta Smart City, dan e-Kinerja. Aplikasi Qlue, sudah tidak asing lagi bagi warga Ibu Kota yang aktif mengaksesnya untuk melaporkan keluhan mengenai lalu lintas, infrastruktur serta permasalahan lain di Jakarta. Aplikasi Qlue terhubung langsung dengan Jakarta Smart City (JSC) yang berperan menyampaikan aduan itu kepada Pemprov. Masyarakat bisa melaporkan kejadian yang ada di sekitarnya. Terintegrasi dengan JSC, dan pemerintah bisa menjawab bahkan mengatasi permasalahan yang dilaporkan Sebagai informasi, aplikasi lain yang diterapkan di Jakarta, yakni e-Procurement adalah sistem pengadaan barang atau jasa, e-Budgeting merupakan sistem anggaran yang juga digunakan sebagai transparansi anggaran. Kemudian, e-Musrenbang yang berperan menjadi sistem perencanaan dan pembangunan nasional. Ada juga e-Kinerja, penilaian kinerja dapat dimasukkan dan dilihat secara riil. Sedangkan, dalam skala nasional, e-government telah dijalankan melalui aplikasi KRISNA, SIPKD, SIMLARAS, e-Leadership, Si-cantik, e-office (Si Maya), SIMDA, SIRUP, SP4N, dan LAPOR.

Namun belum semua daerah di Indonesia yang sudah menerapkan e-government secara maksimal. Menurut Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB Rini Widyantini, dalam penerapan e-government masih menemui beberapa kendala. Setidaknya terdapat tiga kendala yang dihadapi dalam penerapan e-government. Pertama, proses bisnis yang belum terintegrasi. Hal ini karena masih rendahnya budaya berbagai data dan informasi antarinstansi pemerintah. Kedua, infrastruktur TIK belum menjangkau seluruh instansi pemerintah. Kemudian yang ketiga, lemahnya pengelolaan keamanan informasi di hampir seluruh instansi pemerintah. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa e-government dalam perencanaan anggaran elektronik atau e-planning belum banyak diterapkan di daerah. Padahal, melalui sistem tersebut perencanaan anggaran dapat terdokumentasi dengan baik. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan sebelumnya mengatakan bahwa dibandingkan e-procurement, penerapan eplanning masih tertinggal. e-planning ini adalah menu yang paling tidak disukai. Dalam 1,5 tahun ini kemajuannya tidak lebih dari 50%. Sementara e-procurement ini majunya 80-90%. Dia mengaku dalam proses penerapan e-planning mendapatkan banyak keluhan. Salah satunya keluhan dari DPRD terkait dengan pengajuan pokok pikiran dalam pembahasan anggaran. Untuk mengatasi masalah tersebut, saat ini pemerintah tengah menyiapkan rancangan peraturan presiden tentang e-government. Kebijakan itu menekankan pada tata kelola e-government secara terpadu. Selanjutnya manajemen yang efektif dan efisien serta berkesinambungan. Lalu, juga memberikan layanan yang berkualitas antarkementerian, lembaga, dan pemda.

C. KESIMPULAN
Adapun kesimpulan dari makalah ini adalah:
1. Bahwa Indonesia akan memasuki Fase Bonus Demografi dimana Generazi Z masuk didalamnya.
2. Bahwa Generasi Z merupakan Generasi canggih dimana mereka hadir pada masa teknologi informasi berkembang pesat.
3. Bahwa Birokrasi sebagai alat pemerintah melakukan pelayanan public harus mampu mengimbangi kecepatan dan kecanggihan Generasi Z
4. Pelayanan yang cepat, mudah dan murah seperti yang di inginkan Generasi Z telah di mulai sejak diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-government.
5. Bahwa E-government meskipun sudah berhasil di terapkan di beberapa daerah, namun masih belum maksimal misalnya E-planning dan E-Budgeting.
6. Bahwa Pemerintah akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait untuk penyelenggaraan e-government.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*