ANALISA KERAWANAN PEMILU PADA PEMILIHAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018

Disusun Oleh : Dominikus Okbertus Srikujam,S.Sos
Tugas Matakuliah : Filsafat Ilmu

I. LATAR BELAKANG MASALAH
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merilis tiga wilayah yang memiliki kerawanan tinggi saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Pada rilis hasil penelitiannya setebal 168 halaman tersebut di katakan bahwa ada tiga provinsi yang dikategorikan tinggi nilai kerawanannya ialah Papua, Kalimantan Barat dan Maluku. Provinsi Papua berdasarkan skor memiliki indeks 3,41. Skor indeks untuk Provinsi Maluku ialah 3,25; Sementara skor indeks Kalimantan Barat 3,04. Skor ini mencakup tiga dimensi yaitu penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi.
Provinsi Papua yang kebetulan menempati posisi tertinggi dalam indeks kerawanan pemilu, disebabkan, partisipasi pemantau pemilu dan perlindungan terhadap hak pilih yang minim. Sedangkan Provinsi Maluku yang ada di posisi kedua indeks kerawanan tertinggi karena masih minimnya integritas dan profesionalitas penyelenggara Pemilu. Selain Papua dan Maluku, daerah yang dinilai sebagai rawan konflik dalam pilkada serentak adalah Kalimantan Barat. Adapun, penyebab kerawanan tinggi pada Pilgub Kalimantan Barat ada pada dimensi kontestasi, di antaranya disebabkan oleh maraknya politik identitas, penggunaan isu SARA, dan politisasi birokrasi.

Selain Bawaslu, pihak Mabes Polri melalui . Kepala Kepolisian Indonesia Jenderal Tito Karnavian juga mengeluarkan data yang menyatakan bahwa Kalimantan Barat masuk dalam 3 daerah rawan konflik pilkada 2018 bersama Jawa Barat dan Papua. Karena itu, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sudah memetakan daerah mana saja yang berpotensi terjadi konflik sebelum, saat, dan sehabis pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Namun, data itu baru berdasarkan penilaian saat ini dan bisa saja berubah dalam beberapa bulan mendatang.
Ada empat indikator yang jadi rujukan Kapolri sehingga Kalbar menjadi daerah rawan konflik Pilkada. Pertama, Kalbar punya sejarah kelam panjang dari rentang tahun 1960-1970. Pada rentang tahun itu, setidaknya sudah hampir belasan konflik antar etnis terjadi. Meski pemicunya belum pernah terkait masalah politik. Namun, tidak menutup kemungkinan isu politik jadi pemicu konflik di 2018. Konflik-konflik yang terjadi lebih kepada permasalahan kecil yang kemudian menjadi besar ke arah SARA. Hal ini patut diwaspadai.

Kedua, Kalbar punya jumlah penduduk beragam baik suku dan agama atau dikenal multikultur dengan komposisi cukup seimbang. Ketiga, atmosfer panas yang terjadi di Pilkada Jakarta tahun 2017, sempat merambah wilayah Kalbar sehingga memancing mobilisasi dari masyarakat. Ini terkait politik identitas, politik yang menggiring identitas Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Keempat, melihat penggunaan media sosial yang tidak sehat oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, dimana pesan-pesan ujaran kebencian cukup luar biasa berseliweran.
Dengan melihat permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis makalah yang berjudul “Analisa Kerawanan Pemilu Pada Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018”.

II. PERUMUSAN MASALAH
Dari latar belakang di atas, terlihat bahwa kalbar masuk dalam 3 (tiga) besar daerah rawan konflik Pilkda. Hal ini di yakini karena ada empat Faktor yang mempengaruhinya yaitu Koflik Masa Lalu, Keberagamanan Etnis dan agama, Pengaruh Pilkada DKI 2017, dan Penggunaan Media Sosial. Untuk itu penulis hanya akan membatasi diri pada analisa denggan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konflik Masa Lalu memengaruhi Pilkada Gubernur Kalbar 2018?
2. Bagaimana Keberagaman etnis dan Agama menjadi pemicu konflik di Pilkada Gubernur Kalbar 2018?
3. Bagaimana Pilkada DKI memengaruhi Pilkada Gubernur Kalbar 2018?
4. Bagaimana Penggunaan Media Sosial bisa memicu konflik pada Pilkada Gubernur Kalbar 2018?

III. TUJUAN PENULISAN
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mendeskripsikan dan menanalisis :
1. Kerawanan Pilkada yang di Picu konflik masa lalu
2. Kerawanan Pilkada yang di Picu oleh keberagaman Etnis dan agama
3. Kerawanan Pilkada yang di Picu oleh permasalahan Pilkada DKI 2017
4. Kerawanan Pilkada yang di Picu oleh Media Sosial

IV. LANDASAN TEORI
A. PENGERTIAN KERAWANAN POLITIK
a. Definisi Kerawanan
Kerawanan (Susceptibility) adalah ciri-ciri fisik atau karakteristik fisik dari kondisi suatu wilayah yang rentan terhadap bencana tertentu. Istilah kerawanan adalah suatu tahapan sebelum terjadinya bencana (pre-evelent phase) (Scheinerbauer dan Ehrlich, 2004 dalam Thywissen, 2006). Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana sebagai berikut: Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
2. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
4. Kejadian Bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/ataupun kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.

Kerawanan juga dapat diartikan sebagai kerentanan yaitu Kondisi ketidakstabilan sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, dan bencana yang dapat menyebabkan terjadinya masalah sosial. Dengan demikian, dengan mengetahui suatu daerah rentan atau rawan bencana, maka dapat diambil langkah-langkah pencegahannya.

b. Pengertian Politik
Kegiatan Politik merupakan salah satu pemicu terjadinya Bencana social. Ini tidak lepas dari peran politik dalam perebutan kekuasaan. Maurice Duverger (1993) meyebutkan Politik adalah kekuasaan, kekuatan adalah seluruh jaringan lembaga-lembaga (institusions) yang mempunyai kaitan dengan otoritas, dalam hal ini suasana didominasi beberapa orang atas orang lain. Politik dapat juga didefinisikan sebagai kegiatan dimana individu atau kelompok terlibat sedemikian rupa guna memperoleh dan menggunakan kekuasaan untuk mencapai kepentingannya sendiri. Kendati politik punya kans merusak, politik sesungguhnya tidaklah buruk. Faktanya, kendatipun para manajer dan pekerja kerap menolak bahwa politik mempengaruhi kegiatan organisasi, sebuah riset mengindikasikan bahwa politik kantor muncul dan ia punya dampak terukur dalam perilaku organisasi. Definisi politik diajukan oleh Richard L. Daft, yang menurutnya adalah “..penggunaan kekuasaan guna mempengaruhi keputusan dalam rangka memperoleh hasil yang diharapkan.” Penggunaan kekuasaan dan pengaruh membawa pada 2 cara mendefinisikan politik. Pertama, selaku perilaku melayani diri sendiri. Kedua, sebagai proses pembuatan keputusan organisasi yang sifatnya alamiah. Dalam definisi kedua, politik dilihat sebagai proses organisasi yang alamiah demi menyelesaikan perbedaan di antara kelompok kepentingan di dalam organisasi.

Politik adalah proses tawar-menawar dan negosiasi yang digunakan untuk mengatasi konflik dan perbedaan pendapat. Dalam cara pandang ini, politik sama dengan pembangunan koalisi dalam proses-proses pembuatan keputusan. Politik bersifat netral dan tidak perlu membahayakan organisasi. Politik adalah penggunaan power (kekuasaan) agar sesuatu tercapai. Ketidakmenentuan dan konflik adalah alamiah dan tidak terelakkan. Politik adalah mekanisme guna mencapai persetujuan. Politik melibatkan diskusi-diskusi informal yang memungkinkan orang mencapai kesepakatan dan membuat keputusan yang mungkin bisa menyelesaikan masalah ataupun tidak.

Dengan melihat dua definisi tentang kerawanan dan politik di atas dapatlah di tarik kesimpulan bahwa Kerawanan politik dapat menjadi Bencana social jika tidak tercapainya sesuatu yaitu proses tawar-menawar dan negosiasi yang digunakan untuk mengatasi konflik dan perbedaan pendapat.

B. PEMILU DAN KEKUASAAN
Proses tawar menawar dan negosiasi pasti terjadi dalam kegiatan politik seperti Pemilihan umum. Menurut Wikipedia Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) sebagai proses memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertemtu dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakaioleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik. Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Pihak pemenang pemilu adalah pihak yang memenang kekuasaan.

Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku (Miriam Budiardjo,2002) atau Kekuasaan merupakan kemampuan memengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang memengaruhi (Ramlan Surbakti,1992). Dalam pembicaraan umum, kekuasaan dapat berarti kekuasaan golongan, kekuasaan raja, kekuasaan pejabat negara. Sehingga tidak salah bila dikatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Robert Mac Iver mengatakan bahwa Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung dengan jalan memberi perintah / dengan tidak langsung dengan jalan menggunakan semua alat dan cara yg tersedia. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Manusia berlaku sebagau subjek sekaligus objek dari kekuasaan. Contohnya Presiden, ia membuat UU (subyek dari kekuasaan) tetapi juga harus tunduk pada UU (objek dari kekuasaan).

V. PEMBAHASAN
A. SEJARAH PEMILIHAN GUBERNUR DI KALIMANTAN BARAT
Pada tahun 1956, Pemerintah Pusat bersama DPR mencabut UU Darurat No 2 Tahun 1953, dengan mensahkan UU No 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur ( Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 56 ). Berdasarkan UU No 25 tahun 1956 tersebut, Kalimantan Barat secara Yuridis telah menjadi Provinsi yang otonom. Undang – Undang tersebut berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Januari 1957 berdasarkan Putusan Menteri Dalam Negeri No.Des.52/10/50 tanggal 12 Desember 1956. Namun, berdasarkan pertimbangan kelengkapan Kepemerintahan di Kalimantan Barat baru terbentuk tanggal 28 Januari 1957 secara lengkap, yang di tandai dengan adanya Kepala Daerah, Terbentuknya DPRD Peralihan, dan Dewan Pemerintahan Daerah, maka HUT Provinsi Kalimantan Baratadalah tanggal 28 Januari 1957. Selanjutnya HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di peringati tanggal 28 Januari setiap tahunnya. Tonggak penting pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat ditandai dengan Serah Terima Gubernur Kalimantan Milano kepada tiga orang Residen Pejabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat , Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur di Banjarmasin tanggal 10 Januari 1957. Pejabat Gubernur Kalimantan Barat pada masa itu adalah Residen Adji Pangeran Afloes.

Pada tanggal 24 April 1958 berlangsung serah terima jabatan Pejabat Gubernur Kalimantan Barat dari pejabat lama Adji Pangeran Afloes kepada penggantinya Pejabat Gubernur/Pejabat Kepala Daerah Djenal Asikin Joedadibrata sesuai Keputusan Presiden No. 260/M tahun 1958. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat hasil Pemilu Daerah tahun 1958 dalam sidangnya tanggal 14 November 1959 menetapkan 2 ( dua ) orang calon Gubernur kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, masing-masing J.C Oevang Oeray serta R.P.N Loemban Tobing. Hasilnya JC Oevang Oeray ditetapkan sebagai Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat berdasarkan Keppres No. 465/M tahun 1959 tanggal 24 Desember 1959 dan efektif sejak tanggal 1 Januari 1960. Pelantikan dilakukan tanggal 30 Januari 1960 oleh Mendagri diwakili oleh Roehadi Winardja.

Pada saat yang sama pula diselenggarakan upacara serah terima jabatan Gubernur dari Gubernur lama R.Djenal Asikin Joedadibrata kepada Gubernur yang baru JC Oevang Oeray. Dengan demikian JC Oevang Oeray menjadi Gubernur Kepala Daerah yang pertama untuk Provinsi Kalimantan Barat. Guna mencari Gubernur baru secara definitif, maka DPRD GR Kalbar dalam sidangnya pada tanggal 18 Juli 1966 menetapkan dua orang calon Gubernur masing-masing Kol. CHK Soemadi BcHk serta F.C. Palaunsoeka. Akhirnya Presiden RI mengangkat Kol. CHK Soemadi BcHk sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat melalui SK Presiden No. 88 tanggal 1 Juli 1967. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat J.C. Oevang Oeray menyerah terimakan jabatannya kepada Kol. CHK Soemadi BcHk sebagai Pejabat Gubernur pada tanggal 18 Juli 1966. Pelantikan Gubernur dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1967 dalam Sidang Istimewa DPRD GR Provinsi Kalimantan Barat dan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Depdagri Mayjen TNI Soenandar Prijosudarmo. Masa jabatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Kolonel CKH Soemardi BcHk berakhir pada tahun 1972. DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat memilih Kolonel Inf. Kadarusno, yang pada waktu itu menjabat sebagai Komandan Korem 121/ABW Sintang, sebagai calon tunggal yang diajukan kepada Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud. Melalui SK Mendagri No. 148/M tanggal 26 September 1972 Kolonel Kadarusno ditetapkan sebagai Gubernur Kepala Daerah Provinsi Tingkat I Kalimantan Barat dan dilantik pada tanggal 27 September 1972 oleh Mendagri Amir Mahmud, dalam Sidang Istimewa DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.
Dalam periode kepemimpinan Gubernur Kadarusno terjadi peristiwa penting, dimana UU No. 18 tahun 1965 diganti oleh UU No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. UU No. 5 tahun 1974 itu menetapkan bahwa yang disebut sebagai Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap fungsi eksekutif, sedangkan DPRD di bidang legislatif. Provinsi Kalimantan Barat secara resmi mulai melaksanakan UU tersebut pada tanggal 26 November 1974 melalui sebuah upacara yang dipimpin oleh Gubernur Kadarusno. Presiden RI melalui Kepres No. 98/M tanggal 30 Agustus 1977 memberhentikan Brigjen TNI Kadarusno dari jabatannya sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. Dalam keputusan yang sama, Presiden mengangkat Brigjen TNI Soejiman sebagai Pejabat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalbar. Guna mengangkat Gubernur Kepala Daerah yang definitif, maka diajukan 3 ( tiga) orang calon yang terdiri dari Brigjen TNI Soejiman, Drs. Jimmi Mohamad Ibrahim dan Drs. Noerdin. Akhirnya Brigjen TNI Soejiman terpilih sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. Melalui Keppres No. 158/M tanggal 6 Desember 1977. Brigjen TNI Soejiman diberhentikan sebagai Pejabat Gubernur, dan dalam waktu yang bersamaan diangkat sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. Pelantikan Brigjen TNI Soejiman dilakukan Mendagri atas nama Presiden RI tanggal 4 Januari 1978. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Tingkat I Kalbar pada tanggal 3 November 1987 melaksanakan pemilihan calon-calon Gubernur untuk masa bhakti 1988-1993. Dari calon-calon itu Brigjen TNI Pardjoko Surjokusumo terpilih sebagai Gubernur Daerah tingkat I Kalimantan Barat. Berdasarkan Keppres No. 311/M tahun 1987 tanggal 22 Desember 1987. Pelantikan dilakukan Mendagri atas nama Presiden RI tanggal 8 Januari 1988.
Masyarakat Kalimantan Barat mendapat sekaligus dua hal baru tanggal 8 Januari 1988. Pertama, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang baru Brigjen TNI Pardjoko Surjokusumo. Kedua, mendapat gedung kantor gubernuran baru yang terletak di jalan A.Yani, Pontianak, yang dipakai hingga saat ini. Gedung tersebut sudah digunakan sejak 5 Desember 1987. Peresmian penggunaannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada hari yang sama. Gubernur Brigjen TNI H. Pardjoko Surjokusumo mengakhiri masa jabatanya 12 Januari 1993. H. Aspar Aswin diangkat sebagai pengganti berdasarkan Keppres No. 13/M/1993 tanggal 12 Januari 1993. Menteri Dalam negeri atas nama Presiden RI melantik Gubernur baru 12 Januari 1993. Menjelang berakhirnya masa tugas Gubernur H. Aspar Aswin yang menjabat dua periode (1993-2003), maka pada tanggal 12 Desember 2002, DPRD Provinsi Kalimantan Barat ,melaksanakan Pemilihan Gubernur Kalbar untuk periode 2003-2008, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar Silvanus Sungkalang, SH karena Ketuanya H. Gusti Syamsumin maju menjadi calon Gubernur. Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 2M tanggal 9 Januari 2003, H. Usman Ja’far ditetapkan dan diangkat sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan Barat dan Drs. LH. Kadir ditetapkan dan diangkat sebagai Wakil Gubernur, untuk masa jabatan 2003-2008. Pelantikan dilaksanakan dalam Sidang Pleno DPRD Provinsi Kalimantan Barat tanggal 13 Januari 2003, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno atas nama Presiden RI.

Drs. Cornelis, MH dan Drs. Christiandy Sanjaya, SE, MM terpilih menjadi Gubernur Kalbar periode 2008-2013 melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat pada tanggal 15 November 2007. Keduanya dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 1/P/2008 tertanggal 4 Januari 2008. Ribuan warga Kalimantan Barat, Senin 14 Januari 2008 menyaksikan acara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2008-2013, Drs Cornelis MH dan Christiandy Sanjaya,SE MM. Sebagian warga mendatangi Gedung DPRD Kalbar. Sedangkan sebagian warga lainnya menyaksikan acara itu melalui siaran langsung TVRI Kalbar. Pelantikan Drs. Cornelis MH dan Drs. Christiandy Sanjaya, SE MM berlangsung dalam Rapat Istimewa DPRD Kalbar yang dipimpin Ketua DPRD , Zulfadhli. Pasangan Drs Cornelis,MH dan Drs.Christiandy Sanjaya,SE MM kembali terpilih untuk periode ke II tahun 2013-2018. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Gamawan Fauzi melantik pasangan Drs.Cornelis,MH dan Christiandy Sanjaya,SE,MM untuk menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Periode 2013-2018. Pelantikan berlangsung di Gedung DPRD Jalan A,Yani Pontianak, Senin, 14 Januari 2013. Pasangan Drs.Cornelis,MH dan Christiandy Sanjaya,SE.MM turun dari Rumah Rakyat diiringi ribuan masyarakat, baik yang mengantar dengan berjalan kaki, menyaksikan secara langsung, maupun menyaksikan tayangan secara live. Rapat istimewa dipimpin Ketua DPRD Kalbar Minsen,SH. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Gamawan Fauzi atas nama Presiden RI Dr. Susilo Bambang Yudhoyono.

B. SEJARAH KONFLIK DI KALBAR
Secara geografis, wilayah Kalimantan Barat berbatasan dengan propinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, yang sebagian besar wilayahnya merupakan tanah datar dan sebagian merupakan daerah berbukit dan bergunung. Disamping orang Dayak yang merupakan penduduk asli, ada pula keturunan pendatang yang mendiami wilayah tersebut, yang terdiri dari orang Melayu, Banjar, Bugis, Jawa, Sunda, Madura, Arab dan Cina. Sebagian besar penduduk Kalimantan Barat beragama Islam, sisanya beragama Kristen, Katholik, Budha serta Hindu. Dari hasil sensus penduduk tahun 2000 diketahui etnik Dayak (42 %), Melayu (39 %), Cina (12 %), dan selebihnya atnik-etnik lainnya, termasuk didalamnya etnik Madura (1,8 %) (Kalbar Dalam Angka, 2000).
Keanekaragaman penduduk yang tinggal di Kalimantan Barat yang ditandai oleh kemajemukan etnik, agama, budaya, asal-usul daerah tersebut tidak selamanya berdampak positif, dalam arti kerjasama, persatuan, atau integrasi, tetapi juga dapat menimbulkan bentuk persaingan, pertentangan, atau konflik sosial. Konsekwensi logis kemajemukan ini maka propinsi Kalimantan Barat oleh Human Right Watch (dalam Sudagung, 2001:xxiii) dianggap sebagai daerah rawan konflik. Bahkan menurut Arkanudin (2005:122) dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai etnik kecenderungan akan terjadinya hubungan yang tidak harmonis sulit untuk dihindari. Hal yang senada juga dikemukakan oleh Schweitzer (1994) yang menyatakan bahwa masyarakat manusia dimanapun di dunia ini selalu terjadi hubungan-hubungan yang harmonis atau serasi atau bermusuhan antar kelompok warganya. Konsekwensi atas hubungan tersebut pada akhirnya tidak jarang menimbulkan pertentangan atau konfrontasi (adversarially) diantara sesama warga masyarakat yang menjurus ke arah konflik sosial.

Konflik antar etnik di Kalimantan Barat khususnya Dayak dengan Madura Arafat (1998) mencatat bahwa sejak 1933 sampai dengan 1997, telah terjadi setidaknya 10 kali konflik dengan kekerasan. Alqadrie (1999) menyatakan, bahwa sejak 1962 sampai dengan 1999, telah terjadi setidaknya 11 kali. Sementara Petebang et al (2000) mencatat, sejak tahun 1952 sampai dengan tahun 1999, telah terjadi sebanyak 12 kali. Ketiga sumber mencatat frekwensi konflik yang berbeda, walaupun demikian setidaknya mereka menggambarkan fenomena sekaligus fakta yang sama bahwa konflik terjadi relatif sering dan selalu berulang. Dalam kurun waktu 50 sampai dengan 60 tahun terakhir, telah terjadi 10 sampai dengan 12 kali konflik. Hal ini berarti bahwa dalam kurun waktu 4 – 5 tahun, rata-rata telah terjadi sekali konflik (Bahari, 2005).

Dari sekian banyak konflik antar etnik di Kalimantan Barat, konflik antara etnik Dayak dengan Madura lah yang paling mencekam dan menakutkan, karena selalu memakan korban yang sangat banyak dan meninggalkan kesan traumatik bagi semua pihak. Konflik itu diikuti dengan tindak kekerasan yang melampaui batas nilai kemanusian berupa pembakaran rumah dan harta milik, pengusiran dari tempat tinggal, bahkan pemenggalan kepala korban diikuti dengan memakan daging dan meminum darahnya hidup-hidup (Alqadrie dalam Andasputra, 1999; Petebang et al; 2000; Bahari, 2005). Konflik yang lain seperti antara etnik Melayu dengan Madura tidak sekeras konflik tersebut. Sementara itu konflik etnik Dayak dengan Cina, Melayu dengan Cina dan Melayu dengan Dayak cenderung berbau politik (Aditjondro, dalam Petebang et al; 2000; Andasputra et al; 1999; Bahari, 2005).

Berdasarkan fakta yang dikemukakan tersebut, bahwa sejarah konflik antar etnik khusus antara Dayak dengan Madura di Kalimantan Barat merupakan suatu sejarah yang panjang yang terus berulang-ulang dan cenderung semakin membesar baik dilihat dari sisi kuantitas maupun kualitasnya mengindikasikan resolusi yang dilakukan tidak berhasil. Resolusi yang gagal dapat disebabkan oleh tidak diketahuinya secara tuntas akar penyebab konflik itu. Meminjam istilah Collins (2003 dalam Bahari, 2005) konflik sosial berkepenjangan itu disebabkan oleh tidak adanya informasi ilmiah yang cukup dan mendalam tentang konflik sosial itu sendiri. Konflik berulang itu dapat pula disebabkan oleh ketidakmampuan aparat pemerintah dalam menyelesaikannya. Ketidakmampuan itu sendiri dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan mereka dalam menangani konflik, tetapi mungkin pula memang disengaja oleh karena adanya berbagai kepentingan lain yang tersembunyi di balik konflik itu. Karena tidak terselesaikan secara baik maka potensi konflik masih tetap ada bahkan bisa menjadi lebih besar. Konflik yang berulang menandakan resolusi yang dilakukan sebelumnya belum menyentuh segi khakiki dan substansial akar penyebab konflik itu. Akumulasi dari gagalnya berbagai resolusi konflik itu telah membawa dampak pada terjadinya konflik terbuka yang berkepanjangan dan menimbulkan apa yang disebut oleh Nobel dengan kengerian di atas kengerian dan kejahatan di atas kejahatan yakni perang (Nobel dalam Bahari, 2005).

Selain konflik Dayak dan Madura, konflik Dayak dengan melayu juga patut di cermati. Meski belum membesar, ibarat api dalam sekam, jika tidak di antisipasi dan menemukan solusi yang tepat, pasti akan menjadi besar. Bahkan saat ini isu nya bukan lagi Dayak melawan Melayu, namun sudah menjadi Dayak melawan Islam. Bibit konflik ini bermula pada bulan Maret 2012 Warga Asrama Pangsuma, yang mayoritas mahasiswa asal timur Kalimantan Barat, memasang spanduk yang isinya penolakan dan pembubaran FPI di Kalimantan Barat. Tak lama berselang, beberapa orang yang merupakan simpatisan FPI memasuki asrama dan melepas spanduk itu. Aksi itu memicu keributan dan nyaris bentrok. Kubu simpatisan FPI merasa mahasiswa mengejek mereka saat mereka hendak melepas spanduk itu. Namun bentrok masih bisa di tangani oleh pihak kepolisian, sehingga bentrok yang lebih besar dapat di hindari.

Kejadian serupa kembali mencuat di awal 2017 lalu. pemicunya adalah Penghadangan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain oleh sejumlah warga adat Dayak di Bandara Susilo Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Warga Dayak Sintang menolak kedatangan Tengku Zulkarnain karena sebelumnya dia pernah mengungkapkan bahwa warga suku Dayak kafir, tidak pantas masuk surga, dan lebih buruk daripada binatang. Menurut Warga, warga Dayak Sintang tak membenci MUI, tapi tidak menyukai Tengku Zulkarnain karena dianggap telah menghina suku Dayak. Penghadangan ini menimbulkan reaksi dari umat Islam di Pontianak. Mereka mengadakan aksi Bela Ulama mendatangi Polda Kalimantar Barat dengan berjalan kaki dari Masjid Raya Mujahidin, Pontianak. Aksi ini di pimpin lansung oleh Sultan Pontianak. Mereka menunutu agar oknum penghadang ulama mereka di tangkap dan di proses hokum.
Ketegangan semakin meruncing manakala pihak Melayu merasa pidato Gubernur Cornelis saat pembukaan Gawai Dayak di Landak bulan Mei 2017 di anggap mengusik hati dan perasaaan umat muslim. Puncak nya hamper terjadi bentrok antara Dayak dengan Melayu (islam) pada tanggal 20 Mei 2017. Karena di saat yang bersamaan, kedua etnis besar ini melakukan kegiatannya masing-masing di tempat yang berdekatan.

Meski belum ada hasil penelitian yang mengaitkan peristiwa-peristiwa ini sebagai kegiatan politik golongan tertentu, namun dapat dengan jelas di ambil kesimpulan bahwa peristiwa-peristiwa ini akan mempengaruhi proses politik Pemilihan kepala Daerah Kalimantan Barat yang akan di laksanakan pada tahun 2018 ini.

C. KERAWANAN KONFLIK EFEK PILKADA DKI 2017
Tak dapat di pungkiri, meskipun isu SARA di Pilkada sudah ada dari dulu, namun isu ini membesar di Pilkada DKI 2017 yang lalu dan merembet ke daerah-daerah yang lain. Ini bermula ketika calon incumbent, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengadakan kunjungan ke Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada 27 September 2017 lalu. Di sana Ahok sempat menyampaikan arahan di hadapan masyarakat setempat. “Bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surah al-Maidah: 51 macem-macem itu,” ujar Ahok ketika itu. Pernyataan Ahok tersebut muncul di rekaman video berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik yang diunggah akun Youtube Pemprov DKI berjudul “27 Sept 2016 Gub Basuki T Purnama Kunjungan ke Kep Seribu dlm Rangka Kerja Sama dgn STP.” Kalimat berbau SARA itu terdengar pada menit 24 dari detik 15-23 pada rekaman itu. Ahok mendapat kritik keras dari sejumlah kalangan karena dianggap telah melecehkan Alquran. Sejumlah tokoh dan ormas Islam menilai omongan tersebut melukai hati masyarakat Islam.
Pada 10 Oktober lalu, sebulan setelah kunjungan Ahok ke Kepulauan Seribu, Ahok meminta maaf kepada siapa pun yang kecewa dengan pernyataannya yang menyebut surah al-Maidah ayat 51. “Saya sampaikan kepada semua umat Islam atau kepada yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau apa,” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta. Dia mengaku bukanlah orang yang anti atau memusuhi agama tertentu, termasuk Islam. Selama pemerintahannya, banyak madrasah yang mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin mengatakan, permohonan maaf itu merupakan pengakuan kalau apa yang dilakukan memang salah. Permintaan maaf Ahok secara moral dan etika telah diterima. Tetapi, urusan hukum adalah hal lain. “Yang penting masyarakat jangan melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerusakan,” ujar dia. Ma’ruf mengimbau agar masyarakat tetap dingin dan tak brutal menyikapi situasi yang terjadi. Semua harus bersabar menunggu proses hukum yang telah diajukan beberapa pihak terkait pernyataan Ahok yang tersebar melalui video. Meski sudah meminta maaf, puluhan ribu umat Islam tetap menginginkan Ahok diproses hukum. Mereka turun ke jalan berdemonstrasi damai pada Jumat (14/10). Dan kita semua tahu pada akhir dari cerita ini, Ahok di tetapkan bersalah oleh pengadilan dan harus di tahan.

Pengamat dari Universitas Tanjungpura Pontianak, Jumadi, Membenarkan bahwa politik SARA di Pilkada Jakarta telah di tiru dan di manfaatkan oleh elit politik di Kalimantan Barat. Jumadi menyoroti aksi-aksi yang dilakukan di Pontianak sangat mirip dengan aksi yang di lakukan di Jakarta. Menurut Jumadi, Ini bukan hanya persoalan pada komunitas Melayu yang mayoritas Islam dan komunitas Dayak yang beragama Katolik atau Protestan. Ketika persoalan etnik dimunculkan lagi dengan persoalan agama memang ini bisa memantik ketersinggungan antara kelompok-kelompok yang memang Kalbar ini sangat plural. Nuansa politik dan memanasnya situasi ini tidak lepas dari dampak dan persoalan di DKI Jakarta kemudian terduplikasi ke daerah Kalimantan Barat yang memang setiap event demokrasi itu sangat kental.

Jumadi pun memaparkan bahwa ada kemungkinan elit politik nantinya menggunakan isu agama dan etnik, karena hasil lembaga survei menunjukkan bahwa hampir 60% pertimbangan orang memilih di pilkada di daerah yang plural cenderung pada pertimbangan etnik dan agama. Takaran-takaran politik di Kalbar ini tidak lepas dari politik identitas. Oleh karena penggunaan isu agama dapat dimanfaatkan dalam pilkada mendatang, Jumadi meminta semua elit politik di provinsi itu tidak menggunakan isu agama untuk kepentingan politik praktis. Nuansa SARA di DKI itu berbeda eskalasinya dengan Kalbar. Karena DKI tidak pernah punya pengalaman konflik horizontal yang bernuansa SARA sampai menimbulkan korban jiwa yang cukup besar. Tapi di Kalbar pernah punya sejarah, banyak memakan korban – harta dan jiwa. Untuk itu pentinglah untuk memiliki kesadaran yang tinggi dari semua elit politik. Mari jangan korbankan kekuasaan itu hanya demi kepentingan kekuasaan sesaat. Itu saja kuncinya. Ada anggapan begini, kalau ada komunitas dari elit tertentu yang terpilih maka menjadi ancaman komunitas elit yang lain. Prasangka-prasangka politik seperti itu yang kemudian memperkuat tarikan-tarikan ketika menggunakan agama dan etnik itu, menjadi menu politik yang sangat subur.

D. MEDIA SOSIAL DAN PILKADA
Menurut data BPS jumlah penduduk di Kalimantan Barat saat ini sebanyak 5.348.954 dengan jumlah pengguna internet di sebanyak 1.230.258 dengan penetrasi 23% dengan didominasi oleh pengguna aktif dari kalangan pria, 67.7%. Nah untuk Kota Pontianak sendiri, pengguna internet baru diangka 150.330 dari jumlah penduduk 653,611 orang. Dari survey indicator Politik Indonesia antara September- oktober 2017, hanya 19% penduduk Kalbar yang sudah dan aktif menggunakan Media Sosial (facebook, Twitter, Instagram, Path, Youtube, Whastapp, dll) . dengan demikian, penggunaan media social sebagai sarana kampanye Pilkada masih belum besar dampaknya di bandingkan dengan kota-kota besar seperti DKI. Namun meskipun demikian, Keramaian ide, gagasan, dan visi-misi terasa mulai berpindah ke ruang-ruang maya. Diskusi, perdebatan, bahkan saling tuduh secara frontal begitu bebas terjadi di berbagai media sosial. media sosial dapat jadi solusi meminimalkan ketidakadilan. Media sosial dapat jadi penyeimbang media siaran televisi yang sekarang tak lagi mampu mempertahankan independensi dan keadilannya. Televisi dimiliki pengusaha yang sekarang masuk berbagai partai. Kondisi ini menyebabkan media televisi tersebut menjadi corong partai politik sang pemilik. Di sinilah urgensi media sosial.

VI. PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dari berbagai pembahasan di atas, dapat di simpulkan bahwa:
1. Kalbar pernah punya sejarah konflik masalalu yang banyak memakan korban – harta dan jiwa. Meski belum ada hasil penelitian yang mengaitkan peristiwa-peristiwa ini sebagai kegiatan politik golongan tertentu, namun dapat dengan jelas di ambil kesimpulan bahwa peristiwa-peristiwa ini akan mempengaruhi proses politik Pemilihan kepala Daerah Kalimantan Barat yang akan di laksanakan pada tahun 2018 ini.

2. Keanekaragaman penduduk yang tinggal di Kalimantan Barat yang ditandai oleh kemajemukan etnik, agama, budaya, asal-usul daerah tersebut tidak selamanya berdampak positif, dalam arti kerjasama, persatuan, atau integrasi, tetapi juga dapat menimbulkan bentuk persaingan, pertentangan, atau konflik sosial. Konsekwensi logis kemajemukan ini maka propinsi Kalimantan Barat oleh Human Right Watch dianggap sebagai daerah rawan konflik.

3. politik SARA di Pilkada Jakarta telah di tiru dan di manfaatkan oleh elit politik di Kalimantan Barat. Pengamat menyoroti aksi-aksi yang dilakukan di Pontianak sangat mirip dengan aksi yang di lakukan di Jakarta. Menurut pengamat, Ini bukan hanya persoalan pada komunitas Melayu yang mayoritas Islam dan komunitas Dayak yang beragama Katolik atau Protestan. Ketika persoalan etnik dimunculkan lagi dengan persoalan agama memang ini bisa memantik ketersinggungan antara kelompok-kelompok yang memang Kalbar ini sangat plural. Nuansa politik dan memanasnya situasi ini tidak lepas dari dampak dan persoalan di DKI Jakarta kemudian terduplikasi ke daerah Kalimantan Barat yang memang setiap event demokrasi itu sangat kental.

4. penggunaan media social sebagai sarana kampanye Pilkada masih belum besar dampaknya di bandingkan dengan kota-kota besar seperti DKI karena hanya 19% penduduk Kalbar yang sudah dan aktif menggunakan Media Sosial (facebook, Twitter, Instagram, Path, Youtube, Whastapp, dll)

B. SARAN
Agar kerawanan Pemilu pada pemilihan Gubernur Kalimantan Barat tidak menjadi Bencana social yang di akibatkan proses politik, maka di sarankan :
1. Harus menjadi perhatian penuh dari pihak keamanan untuk menjaga agar kondisi Kalbar tetap kondusif dengan mengambil langkah-langkah persuasive dan pendekatan kepada tokoh-tokoh dan pemuka dari berbagai kelompok dan etnis yang ada di Kalbar
2. Semua elit politik di provinsi itu tidak menggunakan isu agama untuk kepentingan politik praktis.
3. Agar pengguna Media social lebih bijak menggunakan media social sehingga tidak menjadi penyebar berita bohong yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

– INDEK KERAWANAN PEMILU, BAWASLU 2017
– https://www.researchgate.net/publication/267199997_PENGGUNAAN_SISTIM_INFORMASI_GEOGRAFIS_UNTUK_PEMETAAN_KERAWANAN_LONGSOR_DI_KABUPATEN_PURWOREJO
– https://www.kamusbesar.com/kerentanan
– https://www.bnpb.go.id/home/definisi
– http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39992156

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*