Sepuluh Isu Krusial Pembahasan RUU KUHP dalam Rapat Panja DPR RI dengan Pemerintah.

Diambil dari tweet @esranik

IMG_0496 (1)1
Erma Suryani Ranik,SH (istimewa)

Ada 10 isu krusial yang kami kembalikan ke pemerintah akhir November lalu untuk di formulasi ulang dalam RUU KUHP. Karena PANJA melihat pemerintah beda pendapat dalam menyampaikan pandangan selama rapat Panja. Profesor Profesor di pihak pemerintah malah memberikan pendapat berbeda.

Ini menyebabkan kelambanan dalam pembahasan. Ketua Tim Pemerintah yang jadi Jubir juga gonta ganti, tidak focus. Pembahasan menjadi tidak maju. Pemerintah akhirnya memformulasikan tim. Sekarang ketuanya Prof. Enny dari BPHN. Prof. Nilai, Prof. Wayan , dan tentu Prof. Harkrituti dll.

10 poin yang kami minta di formulasi ulang yakni Pertama “ Hukum yang hidup dalam masyarakat” ini adalah pengecualian azas legalitas. Di sebut hokum pidana adat, sampai pukul 23.00 malam tadi (25/4/2016) ketika siding di skor. Masih belum ada titik temu. Pemerintah tetap bertanggapan. FPD_DPR tidak sependapat. Karena kami melihar lebih tepat jika pidana adat di bawa dalam ranah Perda (Kabupaten) bukan kompilasi.

Isu Kedua “ Tindak Pidana yang di lakukan korporasi” ini juga panjang karena siapa bagian dari korporasi yang bisa di tuntut. Pada level mana?

Isu Ketiga “ Pertanggung Jawaban Pidana” khusus tutor berat apakah pada orang atau perbuatan pidanannya.

Isu Keempat adalah  “ Pidana mati” apakah ini akan jadi alternative komulatif atau dalam UU Khusus?

Isu Kelima “ Pencantuman jenis pidana lain yang dalam UU lain atau Qanun sebagai bentuk kodifikasi menyeluruh dari tindak pidana.

Isu Keenam “ penjatuhan pidana tambahan tanpa pidana pokok” apakah bisa pidana tambahan berdiri sendiri?

Isu ketujuh adalah “ materi yang terkait dengan tindakan” debat panjang soal unsur mana yang terpenuhi ketika niat dan dampak tindakan?

Isu Ke delapan “ perbedaan pidana tambahan dan tindakan serta kategori kedua nya.

Isu Kesembilan “ Perbuatan meringankan atau memperberat pidana”

Isu Kesepuluh adalah “ gugur nya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana.

Demikian 10 isu di buku 1 RUU KUHP yang sedang di formulasikan ulang. Tanggal 29 penutupan masa siding, semoga 10 isu ini bisa kami tuntaskan. RUU KUHP ini pekerjaan besar komisi III dan Pemerintah periode 2014-2019. Kami berharap bisa menyelesaikannya pada akhir tahun 2017.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*