Komitmen 7 Tuah

oleh:

Hendrikus Adam

Bupati Sanggau saat menyampaikan komitmen (bersetuju dengan) 7 tuah dalam sebuah acara Workshop yang dihelat Institut Dayakologi (ID), Minggu (13/Maret). (foto: Hendrikus Adam)

Pontianak- Kebijakan pengembangan perkebunan kelapa sawit perdana di kabupaten Sanggau dilakukan di kecamatan Meliau. Kala itu camatnya bpk Donatus Jaman. Sedangkan kelapa sawit perdana di Kalbar di kecamatan Ngabang, Landak.

Pengembangan perkebunan kelapa sawit oleh sejumlah perusahaan berbasis hutan – lahan dalam wilayah hidup komunitas jelas memiliki konsekuensi. Degradasi kondisi lingkungan hidup dan kerusakan hutan secara cepat – massif (deforestasi) pun terjadi.

Juga berpotensi menyebabkan rusaknya tatanan sosial hingga melahirkan bencana ekologis. Dalam sejumlah kasus, fakta tersebut telah tergambarkan. Bagaimana selanjutnya ke depan?

Entahlah, yang pasti bila tidak ada antisipasi sejak dini untuk menjaga keseimbangan ekosistem, bencana berupa konsekuensi destruktif sangat mungkin hadir menyapa setiap insan sekitar.

Praktik mengusahakan dan memelihara alam melalui kearifan lokal yang dimiliki komunitas sesungguhnya telah dilakoni dan ada sejak lama.

Adalah 7 tuah PSDA – “warisan leluhur” manusia Dayak sebagaimana disampaikan melalui bahasan yang disampaikan pak John Bamba pada sebuah workshop (Menyelamatkan Sumber Identitas Masyarakat Adat melalui Pemberdayaan Holistik Berkelanjutan di Kabupaten Sanggau) menjadi penting sebagai prasyarat hadirnya kebijakan pembangunan dalam menyelamatkan identitas.

Ketujuh tuah dimakud di antaranya: (1) kesinambungan, (2) solidaritas, (3) naturalitas, (4) spiritualitas, (5) efektifitas, (6) subsistensi dan (7) lokalitas. Tujuh prinsip pengelolaan sumberdaya alam oleh komunitas tersebut sebelumnya jg pernah sy temui dalam buku publikasi ID melalui hasil penelitiannya.

Kehadiran Bupati Sanggau pada kesempatan tersebut yang menyatakan komitmen dan bersetuju dengan 7 tulah tentu menarik. Itu berarti pula menjadi komitmen serius dalam menyelamatkan hutan, tanah dan air yang menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup dan kehidupan komunitas.

Pernyataan komitmen tentu pantas diapresiasi. Terlebih tidak banyak pejabat di daerah yang berani menyatakan sikap tegas seperti itu. Pernyataan komitmen tentu saja juga masih sebatas pernyataan, di mana waktu kelak yang akan memberi jawaban pasti berikut hasilnya.

Semoga saja pernyataan itu sungguh sebagai wujud konsistensi keberpihakan seorang Paulos Hadi, atas perlindungan hak-hak komunitas di Sanggau.

Karena sesungguhnya masih begitu banyak masalah yang di hadapi, termasuk ketika “pencaplokan” wilayah hidup komunitas secara sepihak oleh negara melalui penetapan kawasan hutan seperti yang di hadapi komunitas Dayak Bisomu di Sungai Dangin dan sekitarnya, serta dalam wilayah fasilitasi pemberdayaan yang akan dilakukan kawan2 ID.

sumber: di ambil dari tulisan Hendrikus Adam ( Deputi Walhi Kalbar)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*