Warga Desak Bupati-Wabup Terpilih Segera Dilantik

HEARING: Puluhan warga Sambas yang dimotori Indonesian Asset Watch (IAW) dan LSM Kompor Kabupaten Sambas menggelar hearing bersama lintas komisi DPRD Kabupaten Sambas, Rabu (24/2) kemarin. Mereka meminta agar Bupati dan Wabup terpilih segera dilantik. HARI KURNIATHAMA/PONTIANAK POST

 

SAMBAS – Puluhan warga Sambas yang dimotori Indonesian Asset Watch (IAW) dan LSM Kompor Kabupaten Sambas menggelar hearing bersama lintas komisi DPRD Kabupaten Sambas, Rabu (24/2) kemarin. Mereka mempersoalkan tidak dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) terpilih, Atbah Romin Suhaili dan Hairiah. Bahkan mereka mendesak agar DPRD membuat legal opinion sebagai pembanding aturan hukum yang menjadi acuan, terkait belum dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada serentak, 9 Desember 2015 lalu tersebut.

Hearing yang dihadiri anggota lintas komisi dan fraksi ini dipimpin Ketua DPRD Arifidiar, dengan didampingi dua wakil ketua DPRD, Misni Safari dan Abu Bakar. Selain itu, hadir juga Asisten I Setda Sambas Arlizen AB, Kepala Bagian (Kabag) Hukum serta Kabag Tata Pemerintahan Setda.

Presidium IAW, Ariandi, menegaskan jika kedatangan mereka adalah meminta DPRD agar membuat rekomendasi atas keinginan masyarakat Sambas, untuk mempercepat pelantikan Bupati dan Wabup terpilih. “Ini keinginan masyarakat,” katanya.Dia mengungkapkan bagaimana kekurangpuasan warga, lantaran hasil pilkada serentak di kabupaten ini tidak dilantik serentak dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah lainnya pada 17 Februari lalu. Hal ini yang dipertanyakan mereka kepada DPRD. Pertemuan tersebut, diharapkan Ariandi, akan menjadi jalan bagi aspirasi masyarakat agar bisa disampaikan ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalbar.

Menurutnya, ada sejumlah hal menjadi pembahasan dalam hearing ini. Di antaranya, disebutkan dia, fokus mereka pada Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015, di mana dalam UU tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintan Penggantian UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Khususnya, dia menambahkan, pada pasal 202 dalam UU ini, yang menyatakan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang tidak sampai satu periode akibat ketentuan pasal 201, diberi kompensasi uang sebesar gaji pokok, dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode. “Kami datang di sini (DPRD, Red) untuk memastikan apa yang menjadi amanat UU harus dijalankan, meski sudah berlalu,” katanya.

Untuk itu, ia meminta agar DPRD Sambas segera membuat rekomendasi atas usulan masyarakat melalui Gubernur, yang ditujukan ke Menteri Dalam Negeri. Hal lainya juga, disebutkan dia, terkait adanya pemotongan hak konstitusi bagi bupati dan wakil bupati terpilih, di mana dengan undang-undang menyebutkan masa jabatan kepala daerah lima tahun. Sedangkan, dia menambahkan, pada UU Nomor 8 Tahun 2015 ini,  di sisi lainya juga seperti pasal 202, menyiratkan masa jabatan kepala daerah akan diganti dengan dana kompensasi. “Yang jelas jika Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik Juni mendatang, maka masa jabatannya 4,6 tahun saja, jadi saya menganggap aturan yang dibuat belum siap,” sindirnya.

Hal lainnya yang menjadi pusat perhatian peserta hearing adalah pasal 160 ayat 4, di mana menyatakan pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dalam waktu paling lama 20 hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap. Pasal ini bahkan menjadikan tiga fraksi yakni F-PKS, F-PPP, dan F-Gerindra meminta pimpinan DPRD kembali berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri.

Hal dikarenakan usulan pengesahan pengangkatan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Sambas masa jabatan 2011 – 2016. “Jika dihitung mulai tanggal 5 Desember DPRD mengusulkan ke Mendagri melalui Gubernur Kalbar maka tanggal 25 Februari ini harusnya sudah ada jawaban,” ungkap Ketua Fraksi PKS Eko Suprihatino.

Dari diskusi panjang lebar dari hearing yang dimulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB ini, akhirnya mendesak DPRD agar kembali menyurakan aspirasi masyarakat ke Mendagri. Karena DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sambas menganggap persoalan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati bukan kewenangan kedua lembaga ini. “Sebagaimana kewenangan DPRD Sambas, kami hanya mengusulkan sebagaimana prosedur dan mekanisme aturan yang ada. Dan itu sudah kami lakukan hingga menggelar Sidang Istimewa pada 4 Februari lalu,” kata Ketua DPRD Kabupaten Sambas Arifidiar.

Bahkan, Ketua DPRD mengungkapkan jika mereka juga sudah berkonsultasi ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjend Otda) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dia menambahkan bahwa mereka memperoleh jawaban di mana harus menunggu aturan lebih lanjut. Skemannya, disebutkan dia, sebagaimana jawaban Ditjend Otda Kemendagri, di mana pelantikan Bupati dan Wakil Bupati yang belum berakhirnya masa jabatan hingga 2016, akan dilakukan Juni 2016 mendatang. “Dan memang peraturan pemerintah sebagai wujud dari aturan turunan UU Nomor 8 Tahun 2015 belum ada, jadi kita sifatnya menunggu,” katanya.

Terkait adanya surat edaran Mendagri, ia mengatakan hal itu merupakan kebijakan Pemerintah Pusat. Apalagi, dia menambahkan, dalam Surat Kemendagri maupun Surat Gubernur, tidak menyampaikan tertulis yang menyatakan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Sambas dilantik 17 Februari lalu di Kantor Gubernur Kalbar. “Itu faktanya,” katanya.

Apalagi persoalan yang disampaikan masyarakat ini, diakui dia, tak hanya dialami di Kabupaten Sambas, melainkan di Indonesia yang menggelar Pilkada serentak Desember lalu. Lalu adanya aspirasi masyarakat terkait persoalan dasar hukum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Politisi Partai Golkar ini mengatakan jika mereka akan melakukan rapat pimpinan demi membahasa ini. Namun ia menegaskan jika DPRD telah melakukan tahapan-tahapan dalam aturan sesuai kewenangan mereka.

Sementara itu, asisten I Setda Sambas, Arilzen AB, memastikan jika berkas usulan pengesahan pengangkatan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sudah dikirim sesuai mekanisme yang diatur dalam UU. Dia juga menambahkan jika berkas disampaikan dengan syarat yang diinginkan aturan beserta kelengkapannya. “Semua proses sudah kami lakukan terkait pengusulan pelantikan dan pengesahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih,” tegasnya.

Artinya, kata Arlizen, Pemkab Sambas dalam hal ini tidak tinggal diam. Mereka tetap bekerja sesuai aturan. (har)

sumber: http://www.pontianakpost.com/warga-desak-bupati-wabup-terpilih-segera-dilantik

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*